Trading dengan mebandingkan pair

Ketika hubungan atau yang lebih familier disebut korelasi antar pair sinkron, makan gerakan antar pair tersebut berhubungan.

Jika pair yg dimaksud tadi misalnya USDJPY dengan EURJPY, maka gerakan si EURJPY akan kencang jika pair EURUSD dan USDJPY bergerak searah.

Tetapi jika gearkan kedua pair tersebut berlawanan maka bisa dipastikan gerakan si EURJPY akan tersendat.

Hal ini karena antara USDJPY dan EURJPY adalah pair yg berlawanan, yang satu (EURUSD) adalah pair indirect dan USDJPYadalah pair yang bersifat direct.

Direct disini adalah kecenderungan mengikuti index USD, hal ini bisa kita definisikan dari letak USD terhadap pair tersebut. Jika USD berada didepan erarti pair tersebut bersifat direct terhadap USD dan sebaliknya

Read More »

Pilpres 2019: Hindari Dugaan Pelanggaran, Petahana Harus Cuti

Calon Presiden (Capres) dan calon Wakil Presiden (Cawapres) tidak dibenarkan memanfaatkan fasilitas negara selama melakukan kampanye Pilpres.

"Cuti itu penting untuk menghindari abuse of power. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan kesempatan,” jelas Nurul.

Pandangan Dekan FH Unair ini menanggapi dugaan pemanfaatan fasilitas negara oleh Presiden Joko Widodo ketika melakukan kampanye sebagai calon Presiden.

“KPU dan Bawaslu harus tegas menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, tanpa harus tebang pilih,” ujar Nurul.

Nurul menekankan, pendapat yang dilontarkannya tidak dalam posisi untuk membela salah satu paslon. Dia berharap kedua paslon dapat saling menjaga satu sama lain guna mencegah perpecahan di masyarakat akibat perlakuan yang tidak adil.

“Ketika ada pelanggaran dari tim sukses salah satu paslon kemudian tidak diproses, maka pelanggaran dari paslon lain menjadi tidak diproses juga. Namun baru bisa dikatakan adil jika pelanggaran yang dilakukan oleh kedua paslon diproses,” jelasnya.

Label sebagai petahana, kata Nurul, seperti dilansir Kantor Berita RMOL Jatim, jangan dijadikan tameng untuk tidak menindak tegas pelanggaran yang dilakukan peserta Pilpres 2019.

“Jangan ketika karena petahana, lalu memiliki power dan sebagainya kemudian tidak diproses dan mengakibatkan pihak yang bukan petahana juga tidak diproses. Mestinya kita kembalikan pada koridor hukum, semuanya harus diposes sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat pelanggaran dilakukan,” tutup Nurul. [rmol]

Read More »

Khawatir Disusupi Radikalisme, Masjid Pemerintah dan BUMN akan Diawasi Ketat

Pengawasan masjid di lingkungan pemerintah maupun BUMN bakal ditingkatkan.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan penularan paham masih rentan terjadi di masjid-masjid.

Direktur Pencegahan BNPT, Brigjend Pol. Hamli melihat masjid sebagai tempat yang representatif bagi kalangan muslim melakukan kegiatan mulai dari kegiatan keumatan, menjadi tempat melakukan kajian, diskusi kebangsaan, ceramah keagamaan, serta kajian lainnya.

Namun begitu, ia memandang, berbagai kegiatan positif ini rentan dimanfaatkan oleh mereka yang mengusung ideologi radikalisme dan kepentingan politik pragmatis. Pihaknya khawatir hal itu terjadi di beberapa masjid di lingkungan pemerintah dan BUMN.

Pada tahun lalu, Badan Intelejen Negara (BIN) menyatakan 41 dari 100 masjid di beberapa kementerian hingga BUMN terindikasi terpapar radikalisme. Yaitu 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid di BUMN.

Dia menjelaskan, gerakan radikalisme dibangun oleh mereka yang pernah ke negeri Islam yang tengah dilanda konflik. Mereka pulang ke Indonesia membawa doktrin dari daerah konflik seperti Afganistan, Filipina, Suriah dan Irak. Pulang ke Indonesia mereka melakukan penyebaran dan doktrin-doktrin radikalisme dan terorisme.

"Itulah yang berbahaya. Karena mereka membawa ideologi, networking, dan berbagai hal baik melalui online maupun offline,” katanya di Jakarta. 

Dia berpendapat tidak sedikit pelaku terorisme yang mendapatkan pemahaman menyimpang terkait agama setelah menghadiri ceramah di masjid tertentu. Tidak hanya radikalisme, menurut dia. ada juga penceramah yang membawa isu politik praktis ke dalam masjid sehingga memprovokasi masyarakat awam. [rmol]

Read More »

IT KPU Perlu Dilakukan Verifikasi Dan Uji Keamanan Sistem

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta melakukan transparansi dan keterbukaan guna meredam isu lemahnya sistem IT yang digunakan. Perlu dilakukan verifikasi dan uji keamanan sistem IT Pemilu 2019.

"Misal ada permintaan dari salah satu peserta Pemilu. Ya buka saja transparan, bila perlu verifikasi dan uji keamanan sistem IT Pemilu 2019," desak Ketua Kode Inisiatif, Veri Junaidi di Media Center Bawaslu, Jakarta, Minggu (3/3).

Veri memandang persoalan IT merupakan sektor vital dalam gelaran Pemilu, selain surat suara. Pasalnya, setiap gelaran pesta demokrasi selesai, selalu disertai problematika gugatan berkaitan IT.

"Model begini kan sudah lama. Ketika pemilihan selesai, pemungutan suara selesai hasil sudah diumumkan kemudian muncul banyak isu, misalnya IT jebol, IT di-hack dan sebagainya," jelas Veri.

Sehingga, lanjut Veri, selagi ada waktu maka tidak ada salahnya KPU bersama pihak yang terkait dengan gelaran Pemilu melakukan pengecekan bersama soal IT ini.

"Mumpung pemilunya belum dilakukan, supaya muncul kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan," ujar Veri. [rmol]

Read More »